Pemkab Mahulu Kembangkan Kawasan Desa Kolaborasi Lintas OPD

Mahulu, Kaltim, 27/11 (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Pemkab Mahulu), Kalimantan Timur, mengembangkan kawasan perdesaan melalui kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) agar terjadi percepatan dalam memajukan desa di semua sektor baik ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan.

"Pembangunan melalui pendekatan kawasan tidak hanya bertumpu pada satu sektor, tetapi fokus pada satu kawasan perkampungan yang dilayani secara holistik atau menyeluruh sesuai dengan kewenangan tiap OPD," ujar Bupati Mahulu Angela Idang Belawan, di Mahulu, Kamis.

Manfaat utama dari pendekatan kawasan adalah untuk memperkuat koordinasi antar-OPD dan mempercepat pertumbuhan setiap kampung karena mendapat pelayanan dan fasilitas pembangunan secara bersamaan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing instansi.

Pengembangan kawasan ini tentunya disesuaikan dengan kondisi terkini dan potensi lokal masing-masing, jika di kawasan tersebut unggul dalam perkebunan kakao, maka pendekatan yang dilakukan tentu mulai penanganan sisi kebun, pascapanen, hingga produk olahan kakao baik setengah jadi maupun siap konsumsi.

Jika di kawasan tersebut memiliki potensi besar di sektor pariwisata maupun ada destinasi wisata yang sudah berjalan, maka pendekatan oleh OPD terkait tentang tentang pembinaan terhadap kelompok sadar wisata, pembinaan pada masyarakat terkait ekonomi kreatif, dan lainnya.

Selain pendekatan kawasan, pembangunan oleh Pemkab Mahulu saat ini juga melalui pendekatan sektoral, yakni mengelompokkan sejumlah sektor primer, sekunder, dan tersier, kemudian dilakukan analisa untuk mengidentifikasi sektor mana yang paling potensial agar dapat dikembangkan secara berkelanjutan.

Sebelumnya, saat membuka Rapat Teknis Evaluasi Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Sinkronisasi Program Kegiatan OPD dengan Pemerintah Kampung/Desa, ia menyatakan komitmennya dalam melanjutkan pembangunan kawasan secara lebih terintegrasi dan berkelanjutan,

"Kami bertekad melanjutkan pembangunan kawasan dengan sinergi kebijakan dan keterpaduan pelaksanaan agar makin kokoh. Rapat teknis ini diharapkan menjadi forum strategis dalam mempercepat pemerataan pembangunan kampung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.

OPD utama yang menangani kawasan perdesaan adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung (DPMK), namun instansi ini harus mendapat dukungan dari OPD lain seperti BPKAD, Dinas PUPR, Dinas Pertanian, hingga Dinas Kesehatan agar pembangunan kampung dapat lebih cepat.

Bupati juga mengatakan peran strategis lembaga kemasyarakatan kampung seperti PKK, Karang Taruna, Bunda PAUD, dan Bunda Literasi dalam pembangunan sosial, karena lembaga tersebut merupakan mitra strategis dalam membangun kampung di berbagai aspek kehidupan. (ANTARA/M.Ghofar)